28 July 2007

perda fiqhy vs kebebasan beragama


Beberapa tahun belakangan, kita diramaikan dengan beberapa daerah yang berlomba-lomba menerapkan peraturan berbasis agama, entah itu Islam, atau agama yang lain. Mereka begitu bersemangat memasukkan ajaran agama lewat legislasi peraturan di daerah.

Gerakan memasukkan ajaran agama ke negara sebetulnya bukan permasalahan baru. Sehari pasca-kemerdekaan, founding father kita disibukkan keinginan dua kubu yang bertentangan. Kaum nasionalis mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Sedang kubu Islam, mengajukan Islam sebagai dasar negara.

Berdasarkan info yang diterima M. Hatta dari intelejen Jepang di Manado, Indonesia Rimur menolak Islam sebagai asas negara. Bahkan, mereka mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia. Kubu Islam menghadapi dua opsi yang tidak mengenakkan, menerima Pancasila sebagai dasar negara atau Indonesia yang baru merdeka, terpecah-belah. Akhirnya, dipilih opsi pertama—menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

Tapi, semangat menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak pernah menemukan titik jenuh. Keinginan itu muncul kembali dalam tubuh Konstituante hingga hampir sepuluh tahun, tugas Konstituante untuk merumuskan konstitusi tidak berhasil, karena masing-masing berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Akhirnya, Konstituante dibubarkan lewat dekrit Presiden.

Pada Orde Baru, kebebasan bersuara benar-benar dibungkam. Bahkan agama justru dijadikan alat legitimator negara, seperti yang dilakukan negara atas ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang jajaran kepengurusannya sebagian besar pejabat negara.

Semenjak reformasi, kebebasan bersuara dan berpendapat benar-benar mendapatkan angin segar. Siapapun berhak menyampaikan aspirasi, termasuk mereka yang ingin menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan bernegara-bangsa (nation state). Merebaklah kelompok-kelompok yang meski berbeda bendera, mereka membawa misi sama: tegaknya Syariat Islam di bumi Nusantara.

Gerakan yang dilakukan rupanya cukup massif. Mereka melakukan gerakan lewat tiga jalur: struktur, kultur, dan politik. Secara kultural, mereka mengadakan pengajian-pengajian (halqah) untuk menggaet massa sebanyak-banyaknya. Mereka mencuci otak orang-orang untuk berpikiran seragam, berpakaian seragam, dan segalanya serba seragam: Islam!

Mereka juga menyebarkan paham mereka ke dalam otak-otak orang yang berada dalam struktur pemerintahan, pendidikan, dan stuktur ekonomi. Lewat berbagai institusi pendidikan, mereka menanamkan paham tersebut kepada anak-anak didik. Mereka juga melakukan praktek ekonomi yang dilabeli Syariah dan istilah-istilah Arab. Dan, cukup laris memang.

Secara politik, mereka turun ke jalan, berdemo menentang dominasi Amerika Serikat dan Yahudi atas dunia Islam. Mereka juga berafiliasi dengan partai politik untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan sebagai legislator. Saat amandemen UUD ‘45, mereka mengusulkan masuknnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta ke dalam pembukaan dan pasal 29 UUD ‘45.

Namun, usaha mereka gagal, bahkan hingga kesempatan amandemen keempat. Akhirnya, gerakan mereka dialihkan ke daerah. Mereka mulai mengusulkan perda-perda bernuansa Islam. Bermunculanlah perda membaca al-Qur’an bagi calon pengantin, perda larangan mandi bersama, perda miras, perda larangan keluar malam bagi perempuan, dst.

Keberhasilan menerapkan perda berbasis agama (Islam) di berbagai daerah juga menyulut usaha yang sama bagi kelompok agama lain di daerah lain yang kebetulan menjadi mayoritas, seperti rancangan perda Kota Injil di Wamena.

Kritik Perda Fiqhy

Bila kita tilik lebih mendalam, ada beberapa persoalan mendasar dalam penerapan perda berbasis agama tersebut, khususnya Islam. Pertama, penyebutan Perda Syariat atau pemberlakuan Syariat Islam.

Dalam sebuah penelitian tentang penerapan Syariat Islam di Aceh, Marzuki Wahid, peneliti pada Fahmina Institute mengkritisi istilah Penerapan Syariat Islam. Baginya, istilah ini menjebak pembaca. Seolah-olah, mereka yang menolak kemudian dianggap anti-Syariat Islam, hingga disamakan dengan anti-Islam.

Kemudian, istilah Perda Syariat sendiri punya problem. Karena yang dipositifkan, bukanlah Syariat Islam. Secara etimologis, syariat dimaknai sebagai jalan air. Sementara, fiqh adalah pemahaman (al-fahmu) atas hukum syariat dengan cara istinbath. Kemudian, hasil pemahaman-pemahaman ini dikodifikasi dalam kitab-kitab fiqh. Inilah yang dipositifkan. Jadi, istilah yang cocok adalah Perda Fiqhy atau Perda Islami, bukan Perda Syariat.

Kedua, fiqh memiliki beberapa ciri khas: fleksibel, relatif, plural, dialogis, egaliter, tentatif, kasuistik, dan mengikat-moral. Dengan ciri-ciri ini, fiqh punya banyak kelebihan untuk tampil humanis dan aplikatif (sholih li kulli zaman wa makan).

Tetapi, setelah fiqh dibakukan (dibekukan) dalam perda positifis, fiqh kehilangan semua ciri khasnya. Terjadi reduksi besar-besaran atas fiqh. Fiqh kemudian menjelma entitas tunggal yang mengikat-formal, positifis, dan punya sanksi tegas. Jelas, Islam kemudian dalam wajah bengis dan kaku.

Sampai di sini, kita bisa menyatakan bahwa jargon Islam sholih likulli zamaan wa makaan tidak mewujud. Apalagi, bila kita menggunakan paradigma common law system,waqâ’i’) di sekelilingnya telah berjalan sedemikian jauh. Dan Islam yang terpenjara dalam perda tersebut akan ditinggalkan, bahkan oleh para penganutnya sendiri. bahwa sesaat setelah suatu produk hukum diundangkan, seketika itu ia kadaluarsa. Mengapa? Karena realita (

Kemudian, saat Fiqh tersebut dipositifkan oleh institusi yang bernama negara, maka ia berlaku dan mengikat siapa saja yang menjadi warga negara, tidak terbatas muslim semata. Akibatnya, terjadilah pemaksaan untuk tunduk bahkan pemaksaan ajaran agama tertentu.

Jelas sudah, kebebasan agama yang diatur pasal 29 UUD ’45 tidak berlaku di sini, tepatnya dilanggar. Padahal, sebelumnya, telah terjadi reduksi besar-besaran atas pasal ini dengan adanya kebebasan semu beragama, kebebasan terbatas. Kita bebas beragama, tapi harus memilih satu dari lima (sekarang enam ?) agama “resmi”. Tidak diperkenankan memiliki agama lain selain itu, atau tidak beragama sama sekali.

Bahkan, negara masih (saja) mencantumkan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan ini harus diisi dengan salah satu dari agama resmi tersebut, dan tidak boleh kosong. Padahal, ada beberapa masyarakat yang menganut ajaran kebatinan dan kepercayaan, seperti komunitas Samin yang ada di Blora dan Pati.

Bila demikian, kemerdekaan yang sesungguhnya belum kita dapatkan. Karena, persoalan agama masih dipersoalkan oleh negara. Sampai kapankah kita harus seperti ini? Bukankan fitrah dasar manusia adalah bebas? Hingga al-Qur’an membebaskan, faman syâ’a fal yukmin, wa man syâ’a fal yakfur. Bila mau, silahkan beriman. Bila mau pula, silahkan ingkar!

13 July 2007

Keberislaman: Pengakuan atau Peyakinan?

Agama (religion, dien) dapat dikatakan sebagai fenomena terbesar dalam sejarah umat manusia. Agama, —baik yang berbentuk kepercayaan maupun yang berbentuk sistem—, punya catatan sejarah, sejalan dengan sejarah keberadaan dan perkembangan manusia.
Meski banyak kalangan memandang sebelah mata rasionalitas agama, agama tetap punya tempat dalam kehidupan manusia. Makin banyak kalangan mempertanyakan peran agama, makin dalam agama memancapkan pengaruhnya di dunia modern.
Donald B. Calne, profesor neurologi University of British Columbia perlu menyediakan dua bab untuk membahas agama dalam Within Reason; Rationity and Human Behavior. Menurutnya, dalam alam Barat modern sekalipun, sterilisasi agama tak mungkin dilakukan. Terlebih, karena belum ada entitas lain yang sepadan untuk menggantikan peran dan fungsi agama, tambah M.W. Montagu.
Dalam Islam, kita mengenal fitrah ketuhanan. Sebelum lahir, seorang bayi meneken perjanjian prenatalis dengan Tuhan. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukakah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: "Betul”. (QS al-A’raf 172).

Keberislaman Seorang Muslim
Sebagai sebuah fenomena, keberislaman seseorang bisa dimaknai sebagai pengakuan, di mana Islam diandaikan sebagai hasil akhir dari serentetan proses panjang seorang calon pemeluk Islam. Dan “Islam” yang dipeluk kemudian dipandang sebagai sebuah “hasil”, meski bukan kesimpulan absolut.
Di sisi lain, banyak kalangan yang memandang keberislaman sebagai sebuah peyakinan. Islam diterima begitu saja dengan keyakinan penuh si pemeluk. Islam dianggap entitas yang pasti benar. Pemeluk tinggal menerimanya sebagai hasil jadi, paripurna. Adapun proses yang dijalani tak lain merupakan proses mempertebal keyakinan.
Perbedaan di atas bila diruntut bakal menimbulkan efek domino. Bagi kelompok pertama, Islam dimaknai sebagai sebuah proses pergulatan terus-menerus, tak kenal lelah dan akhir. Agama (Islam) dipandang sebagai sebuah titik pencapaian setelah melalui beragam pengalaman, yang masih terus berkembang laiknya spiral.
Harun Nasution dalam Islam Dipandang dari Segala Aspeknya mencatat, agama muncul sebagai reaksi atas pengakuan manusia akan adanya realitas Supra (The One) yang kekuatannya melampaui kemampuan manusia. Manusia tidak mampu menjangkau kekuatan ini dan karenanya perlu mendapatkan jaminan keamanan dari kekuatan tersebut.
Pasca kesadaran ini, manusia butuh kejelasan identitas realitas supra tersebut, serta bagaimana ‘memperlakukannya’. Proses semacam ini dialami bapak agama monotheis, Ibrahim AS. Pergulatan Nabi Ibrahim AS didokumentasikan dengan baik dalam surah al-An’am ayat 74-83. Ibrahim mengamati sesembahan kaumnya, termasuk ayah(tiri)nya, Azar.
Proses yang dijalani Nabi Ibrahim AS ini merupakan prototip ideal sebuah perjalanan spiritual untuk sampai kepada al-Haq (Tuhan). Tetapi, bagi kalangan lain, proses tersebut tidak perlu lagi, lantaran Tuhan telah memberikan panduan baku dalam kitab suci yang diwahyukan lewat utusan-Nya.
Dan, ketika seseorang telah menerima petunjuk Tuhan, ia punya banyak kesempatan untuk mengamalkan ajaran tersebut. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang menghabiskan waktu “hanya” untuk mencari Tuhan. Dengan demikian, kesempatan mencapai derajat manusia paripurna (insân kâmil) tidak segera terpenuhi.
Akan tetapi, bukankah banyak jalan untuk sampai pada tingkat insân kâmil. Proses pencarian Tuhan itu sendiri tak lain merupakan proses untuk sampai pada hakekat manusia.
Perjumpaan antara Pengakuan dan Peyakinan
Kendati dua paradigma tersebut bertolak belakang, tetap ada kemungkinan untuk dicari titik temu, meski tidak absolut. Bahwa pengakuan dan peyakinan, keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam agama. Namun, penyatuan ini tidak serta-merta sampai pada sebuah kesimpulan yang sama.
Kelompok pertama tetap ingin menempatkan peyakinan sebagai superior di atas pengakuan. Sedang kelompok kedua jelas punya pandangan yang berhadap-hadapan dengan kelompok pertama: pengakuan superior dan peyakinan inferior. Tak sebatas perbedaan pandangan saja, perbedaan penempatan juga punya implikasi cukup panjang juga.
Kelompok pertama mempertahankan Islam sebagai ajaran paripurna. Yang harus dilakukan, menerima dahulu ajaran secara taken for granted. Lantas, dari situ, akal digunakan untuk mencari pembenar atas keyakinan. Itu bila diperlukan. Karena yang lazim dilakukan setelah peyakinan adalah meningkatkan kualitas keyakinan dengan beragam instrumen.
Mereka cenderung berpegang teguh pada hadits Nabi, al-iman lâ yazîd wa lâ yanqush. Iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Bagi mereka, iman merupakan anugerah Tuhan yang diberikan hanya kepada hamba pilihan. Keberislaman bukan hasil pencarian manusia.
Kemudian, produk pemikiran yang dihasilkan kelompok ini bercorak khas. Karena Islam diyakini final, apapun yang berbeda dengan ajarannya, maka dianggap salah dan harus diluruskan. Ciri lain, mereka cenderung menempatkan agama sebagai hakim atas segala hal. Mereka mengandaikan (di)berlaku(kan)nya ajaran agamanya dalam ranah publik.
Sementara, mereka yang menempatkan ‘pengakuan’ sebagai yang superior bercorak khas pula. Mereka cenderung berpegang pada hadits Nabi, al-Iman yazid wa yanqush. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman dipahami sebagai tashdiq bil qalb wa al-fi’l bi al-jawârih. Iman merupakan pembenaran atau tepatnya pengakuan dengan nurani dan aksi nyata secara fisik.
Klausul tashdiq bil qalb menuntut adanya proses spiritual-intelektual untuk sampai pada derajat mukmin, muslim. Itu harus diperjuangkan dalam bentuk aksi nyata. Mereka, secara umum menempatkan akal sebagai alat baca untuk menentukan mana yang benar dan salah, laiknya kaum Mu’tazilah. Bahkan, ada yang menjadikan akal sebagai hakim (penentu) benar dan salah.
Karena itu, mereka biasa mendudukkan nash sebagai ‘stempel’ saja, yang bahkan kadang perlu dikontrol balik oleh realita dan kemaslahatan. Muhammad Abduh menyatakan bahwa fungsi wahyu hanya sebatas pemberi berita akan pengetahuan yang tidak bisa dijangkau akal, seperti alam gaib dan ihwal eskatologis.
Dengan pendekatan terakhir ini, pemeluk mendapatkan pengalaman dan kepuasan intelektual. Ia juga bisa tahu dan sadar, seberapapun sempurna ajaran agama yang dia anut, kekurangan dan kelemahan tetap ada. Karena tidak ada yang sempurna, melainkan Tuhan. Sedang agama adalah ciptaan Tuhan agar manusia sampai kepada-Nya.
Kemudian, menjadi tugasnya untuk melakukan revitalisasi, optimalisasi, dan kontekstualisasi serta tambal sulam atas ajaran agama. Semua itu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi agama bagi pemberdayaan dan kemaslahatan manusia. Tegasnya, “agama untuk manusia”.
Hal di atas tidak bisa dilakukan oleh mereka yang menganut paradigma pertama karena menganggap agama sudah final. Dan bila ada yang tidak beres di lapangan, yang salah adalah fenomena di lapangan. Karenanya, realita harus diarahkan (dipaksa) tunduk dan searah-sejalan dengan kerangka ajaran.
Pemaksaan itu bisa menyemai benih penyalahgunaan otoritas dan simplifikasi ajaran agama. Bahkan, peran dan fungsi agama untuk mencapai kemaslahatan direduksi. Paradigma yang digunakan, “manusia untuk agama”. Manusia dipaksa tunduk pada agama, yang sejatinya hanyalah washilah (perantara) bukan maqsûd (tujuan).
Meski demikian, kedua model paradigma ini seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya bisa diberlakukan pada subyek yang berbeda. Bisa jadi, paradigma tertentu cocok bagi kalangan tertentu, namun tidak sebaliknya. Apalagi, pemilahan dua model ini tidak dikhotomis.
Mereka yang memiliki kemampuan berpikir, diharapkan bisa memahami agama dengan paradigma pengakuan, bahkan pemberdayaan. Sedang mereka yang kemampuan berpikirnya sedang, dipersilahkan memahami agama dengan paradigma peyakinan.
Semua itu dilakukan dengan tujuan bersama untuk menjalankan fungsi istikhlaf (mandataris Tuhan) dan isti’mar (memakmurkan bumi) manusia di muka bumi ini dengan niat tulus dan dengan cara yang beradab, serta lewat mekanisme yang berlaku.

alhamdulillah, setelah lama vakum,
tulisanku dimuat di Koran sore Wawasan edisi Jumat 13 Juli 2007