Skip to main content

Sweeping vs Makmurkan Masjid


detik.com
“Saya perintahkan untuk men-sweeping masjid-masjid NU di seluruh Indonesia.” Kata Nusron Wahid saat harlah ke-77 Gerakan Pemuda (GP) Ansor beberapa waktu lalu (detik.com). Ia memerintahkan jajaran GP Ansor dan Banser untuk men-sweeping masjid NU dari mereka yang berjenggot, bercelana cingkrang, dan berdahi hitam. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penetapan pemerintah siaga satu menghadapi gerakan radikalisme. Instruksi Ansor ini juga didukung PBNU.

Secara umum kita mengapresiasi kesigapan segenap elemen bangsa, terutama GP Ansor dan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) untuk mengamankan NKRI, dan khususnya masjid NU dari serbuan gerakan radikal, baik yang berorientasi gerakan keagamaan, politik, NII, sampai terorisme. Namun, ada tiga hal yang harus dicermati. Pertama, mengapa masjid NU bergeser menjadi basis gerakan radikal. Kedua, mengapa tindakan yang diambil adalah sweeping. Ketiga, mengapa yang di-sweeping adalah mereka yang berjenggot panjang, bercelana cingkrang, dan berdahi hitam?



La yamuutu wa laa yahya
Masjid NU dipahami sebagai masjid yang dikelola oleh masyarakat secara umum. Sejauh pengamatan penulis, belum ada satu masjid pun yang papan namanya mencantumkan label “Masjid NU”. Beberapa di antaranya terletak di areal pesantren sedang sebagian besar menyebar di kampong-kampung. Biasanya, di masjid NU terdapat kegiatan khas, mulai yasinan, tahlilan, manaqiban, pengajian umum rutin, lailatul ijtima’, pengajian alQuran atau kitab selepas maghrib dan subuh.


Dalam kondisi normal, dimana masjid menjadi basis kegiatan masyarakat NU, maka akan sangat susah bagi gerakan radikal untuk masuk ke dalam masjid. Buktinya, selama ini belum ada masjid pesantren NU, dimana kegiatan NU marak dilaksanakan, yang sukses diubah menjadi basis gerakan radikal. Karena faktanya, oknum gerakan radikal bisa masuk ke dalam masjid, hanya ketika masjid tersebut ditinggalkan oleh jemaahnya.

Bisa kita cek di kampung kita masing-masing. Dari sekian masjid NU, berapa di antaranya yang masih makmur dengan kegiatan keagamaan? Berapa masjid yang setiap ba’da maghrib dan subuh diramaikan dengan anak-anak yang mengaji? Berapa masjid yang setiap malam anak-anak kampung tidur di dalamnya untuk meramaikan shalat malam dan subuh berjamaah? Bisa dihitung dengan jari.

Kini, banyak masjid kampung tanpa kegiatan. Kalaupun ada, yang meramaikan hanyalah orang-orang tua. Anak-anak muda lebih asyik bermain di dunia mereka sendiri yang relatif jauh dari masjid. Nah, inilah celah yang dimanfaatkan oleh gerakan radikal untuk masuk dan meramaikan masjid. Masyarakat juga abai dan diam-diam mendukung gerakan ini, karena yang terpenting adalah masjid tersebut ada kegiatan. Karena mereka giat ke masjid, perlahan tampuk kepemimpinan takmir bergeser ke tangan mereka. Dengan jabatan ini, mereka berkuasa menggeser haluan masjid dan menjadikan masjid sebagai basis gerakan.

Berkaca dari akar masalah ini, maka solusi yang harus dilaksanakan adalah gerakan kembali memakmurkan masjid dengan kegiatan keagamaan yang produktif dan inklusif. Anak-anak muda harus digiring ke masjid kembali. Orang tua harus mengarahkan anak-anak untuk kembali belajar dan mengaji di masjid. Dan NU secara organisatoris perlu menjadi pelopor revitalisasi masjid. NU punya banyak ulama, banyak potensi kegiatan, banyak santri yang bisa dikerahkan untuk memakmurkan sekaligus membentengi masjid dengan humanis dan cantik.

Dan ketika berhadapan dengan masjid di mana gerakan radikal sudah bercokol, siapkan saja santri-santri untuk berdialektika dengan mereka. Semoga dengan demikian, mereka menjadi paham bahwa Islam itu luas, tidak hanya apa yang mereka pahami. Bahwa Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Saya pikir ini lebih masuk akal.

Terjebak simbol
Instruksi sweeping juga kurang bijak. Pertama, karena masjid adalah baitullah, rumah Allah swt. Siapa pun tidak bisa melarang hamba untuk menuju Tuannya, termasuk negara, Banser, atau siapa pun.Kedua, masjid adalah wilayah publik, siapa pun berhak mengunjunginya. Apalagi yang berkunjung adalah seorang muslim, meski beda tafsir dan beda gerakan. Terlebih mereka hendak memakmurkan masjid. Maka tidak ada alasan untuk melarang apalagi mengeluarkan mereka dari masjid, sepanjang mereka tidak terbukti atau tertangkap tangan merusak atau mengotori masjid. Ketiga, dengansweeping, berarti kita melanggar hak-hak konstitusional dan main hakim sendiri.

Jangankan terhadap mereka yang akan memakmurkan masjid, Nabi sendiri tidak mengusir seorang badui yang masuk ke masjid. Dan ketika badui tersebut kencing di dalam masjid, Nabi menyuruh agar bekas kencing tersebut disucikan dengan disiram air. Maka masih ada alasan untuk mengusir mereka dari masjid? Jikalau tetap melakukan sweeping, lantas apa bedanya NU dengan ormas-ormas radikal yang biasa men-sweeping tempat-tempat maksiat? Kalau ormas radikal men-sweeping tempat maksiat agar hilang, maka Ansor men-sweeping masjid.

Atas dasar itulah, maka perintah sweeping tersebut keluar dari pokok permasalahan dan tidak menyelesaikan masalah. Apalagi, kriteria sasaran sweeping adalah berjenggot, bercelana cingkrang, dan berdahi hitam. Apakah mereka yang berjenggot hitam otomatis radikal? Apakah semua yang bercelana cingkrang adalah teroris? Apakah mereka yang berdahi hitam itu NII? Bagaimana jika warna hitam di dahinya adalah bekas kecelakaan?

Berjenggot itu mengikuti perilaku Nabi. Memakai celana cingkrang juga. Warna hitam di dahi adalahatsar sujud. Mereka memiliki rujukan hadits dan al-Qur’an. Boleh jadi kita memahami dengan cara yang berbeda atas hadits-hadits tersebut. Penulis sendiri memahami hadits celana congkrang itu tidak secara tekstual, karena ilat celaan terhadap mereka yang bercelana di bawah mata kaki adalah bukan karena ukuran celana, melainkan karena kesombongan, di tengah gurun Arab yang tandus dan mahal bahan pakaian.

Tapi hal itu bukanlah alasan bagi kita untuk menghakimi mereka semena-mena dan melarang mereka yang berjenggot beribadah di masjid. Benar bahwa mereka memahami agama secara tekstual, tapi apakah itu alasan bagi kita untuk menghakimi? Bukankah Imam Maliki—dengan mengafirmasi qaul sahabat dan af’al ahlu madinah, dan Imam Dawud Adz-zahiri juga dalam titik tertentu tak kalah literalnya? Maka apakah kita juga akan men-sweeping para ulama ini sekiranya ulama-ulama ini hidup?

Memang dalam pemikiran tekstual semacam itu bisa membawa kepada tekstualitas dalam gerakan bernegara. Tapi potensi itu bisa dikendalikan, sejauh kita bisa mendekati mereka dan membuktikan bahwa Islam benar-benar rahmat bagi sekalian alam, tanpa harus terjebak dalam simbol-simbol. Dan bukankah bila kita men-sweeping mereka yang berjenggot, bercelana cingkrang dan berdahi hitam juga terjebak dalam pemikiran sederhana, dalam simbol-simbol? Jika seperti ini, apa bedanya kita dengan mereka yang kita cap dengan tekstualis dan literalis itu? Allahu a’lam. []

M. Nasrudin
Alumnus Pesantren Sirojuth Tholibin. Anak muda NU.

Dirilis di http://sirojuth-tholibin.net/2011/05/sweeping-vs-makmurkan-masjid/

Comments

Popular posts from this blog

Perbedaan Mukallaf dan Baligh dalam Fikih Islam

Terdapat dua istilah yang seringkali disebut tatkala membincang subjek hukum dalam fikih, yakni mukalaf dan baligh. Kedua istilah ini seringkali dianggap memiliki satu makna yang sama dan bisa saling substitusi. Terkadang seseorang menyebut mukalaf padahal yang dimaksud adalah balig. Ada pula orang lain yang menyebut kata baligh, padahal yang ia maksud adalah mukallaf. Hal yang cukup menggembirakan adalah, pengetahuan masyarakat tentang baligh sudah cukup baik. Warga di kampung kami, misalnya, umumnya memahami baligh sebagai orang yang sudah dewasa. Pengertian ini tidak salah dan sudah mendekati kebenaran. Dalam pandangan fikih, secara tegas baligh adalah kondisi di mana seseorang sudah mencapai usia dewasa secara biologis. Titik tekan dalam fikih ini adalah kedewasaan secara biologis yang lazimnya ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi secara sempurna. Kesempurnaan ini bisa dilihat dari beberapa tanda fisik dan psikis. Bagi perempuan, ovarium sudah bisa memproduksi sel tel...

Mbah Syam dan Santrinya

Suatu hari di tahun 1970-an, seorang santri sedang bersih-bersih halaman pondok. Tiba-tiba Mbah Syam membuka jendela dan memanggilnya.  "Kang Yasir..." "Njih dalem..." Ia segera menuju jendela itu. Mbah Syam mengulurkan tangannya. "Iki ono titipan soko ibumu." Kang Yasir kaget. Kapan Ibu datang ke pondok? Mengapa ia tidak tahu? "Nganu... Aku wingi bar ko omahmu.", kata Mbah Syam. Kang Yasir tambah kaget. "Wingi aku bar ngeterke Baedlowi ke Surabaya. Mulihe mampir Ngawi, neng omahmu.", tambah Mbah Syam. "Oh... Pripun kabare Ibu?" "Alhamdulillah sehat kabeh. Kangmu yo sehat." "Alhamdulillah... Matur nuwun." "Yo... Podo-podo." *** Sehari sebelumnya di Ngawi. Mbah Syam menelusuri desa, mencari rumah Kang Yasir. Ia mengucapkan salam, tak ada jawaban. Ia menunggu sejenak.  Kemudian seorang Ibu agak sepuh keluar rumah dan menyapanya. "Sinten nggih?..." "Aku koncone Yasir. Omahku cedak nggo...

Apresiasi Keberhasilan Mediasi di PA Bantul

Ini tahun ketiga saya berkhidmah sebagai mediator non-hakim di Pengadilan Agama Bantul. Meskipun saya sudah memegang sertifikat mediator dari Asosiasi Pengacara Syariah (APSI) sejak 2021, saya belum pernah praktik di pengadilan. Hehe... Di akhir 2022, saya bertemu dengan Pak Agus, ketua Perkumpulan Ahli Mediator Syariah Indonesia dan diajak untuk praktik di PA Bantul, ya saya langsung mengiyakan.  Jadilah saya praktik di PA Bantul sejak awal 2023, di sela-sela melaksanakan tugas belajar di UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah saya menikmati prosesnya dan luar biasa memang. Tahun 2024 saya mendaftar lagi sebagai mediator di PA Bantul. Dari 15 pendaftar, diadakan tes tertulis, yang lulus 7 orang. Alhamdulillah saya masuk. Tahun 2025 saya mendaftar lagi. Dari 9 orang yang mendaftar, setelah tes tertulis dan wawancara, dinyatakan lolos 4 orang. Alhamdulillah masuk lagi. Puluhan bahkan mungkin sudah ratusan perkara saya tangani sejak 2023 sampai akhir 2025 ini. Semuanya mengajarkan banyak ...

Menimbang otoritas fatwa MUI

Dalam literatur hukum Islam ( Fiqh, Syari’ah ), kita mengenal beberapa terma yang berkaitan dengan proses pengambilan hukum. Di antaranya adalah fatwa, qadha’ , dan ijtihad . Ketiga terma ini, meski samasama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik akan hukum, memiliki cara kerja, otoritas, dan kekuatan hukum yang berbeda. Ijtihad dapat dikatakan sebagai kata umum yang mencakup dua pengertian sebelumnya. Ahmad al- Fayumi memberi gambaran ijtihad sebagai upaya seorang mujtahid untuk menemukan (hukum) hingga sampai ke akar-akarnya. (al-Fayumi: 112). Sementara, qadha’ merupakan tindakan hakim ( qadhi ) yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di meja hijau. Hakim harus memberikan putusan seadil mungkin. Putusan ini bersifat mengikat dan memaksa semua pihak yang berperkara. Dalam qadha’, para pihak tidak memiliki alternatif lain, selain yang telah diputuskan oleh hakim, baik dalam bentuk sanksi, hukuman, maupun penetapan. Bila ada pihak yang berperkara dan kemudia...

Belajar Menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Saya ikut Pelatihan Dasar Pengawas Syariah (PDPS) yang diadakan DSN MUI sejak 14 November tahun lalu tapi baru berani posting hari ini, saat Sertifikat Kelulusan sebagai Dewan Pengawas Syariah ini sudah sampai di tangan. Tahu kenapa?  Karena prosesnya lumayan panjang, materinya padat, pembelajarannya ketat, serta standar passing grade- nya tinggi. Secara formal, ujian tahap akhir baru selesai tanggal 7 Januari lalu. Sebagai pemegang ijazah S2 Hukum Ekonomi Islam dan mantan kaprodi hukum ekonomi syariah di IAIN Metro, malu dong kalau sampai gak lulus. Haha...  Beban mental, Bung. Untuk ikut PDPS, kita harus lulus Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa (PDMMF) terlebih dahulu. Standar minimal lulus adalah 75. Cukup tinggi. Kalau tidak lulus PDMMF, ya silakan pulang.  Dalam pelatihan PDMMF kemarin, ada 35 peserta. Saat tes, hanya ada 18 yang lulus. Memang ada HER sampai 3 kali, tapi model tesnya jadi lebih kompleks. Dan di forum itu seingat saya hanya ada 3 yang lulus d...

Prinsip Dasar Wasiat dalam Waris Islam

Wasiat dan waris adalah dua hal yang bertalian. Keduanya sama-sama melibatkan orang yang meninggal dunia dan harta peninggalannya. Wasiat sebetulnya identik dengan hibah atau hadiah, tetapi ada perbedaan mendasar. Hibah dan hadiah adalah pemberian yang ditunaikan saat itu juga.  Sementara itu, wasiat adalah pemberian sesuatu kepada seseorang atau lembaga yang eksekusinya dilakukan setelah si pewasiat meninggal dunia. Dan ketika wasiat ini terkait dengan harta si mayit, maka ia bertalian dengan hukum waris. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini. Pertama, bahwa wasiat adalah hak si mayit atas harta yang ia miliki. Artinya, wasiat ini tidak bisa diabaikan atau dibatalkan oleh siapa pun, sepanjang tidak ada alasan syar'i.  Jika misalnya, harta yang diwasiatkan ternyata tidak pernah dan tidak akan ada, atau tujuan wasiat untuk hal yang bertentangan dengan syariat, maka wasiat ini bisa dibatalkan. Kedua, bahwa bagian atau nisbah waris ...

Merancang Riset dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

  Kali ini saya berkolaborasi dengan Mas Suaidi dari UIN Madura, ini sudah ke berapa kali. Kalau yang sudah publish ketiga kali. Konsep artikel ini kita diskusikan berdua. Mulanya, Suaidi mengkonsep tentang fondasi filosofis untuk riset-riset dalam bidang hukum ekonomi syariah.  Nah, setelah dibaca-baca dan kita diskusikan, ternyata kosep ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Bagaimana pengembangannya? Dalam bidang hukum ekonomi syariah, selain riset, yang tak kalah penting adalah pengembangan atau development.  Jadi, artikel ini saya kembangkan menjadi metodologi riset dan pengembangan (RnD).  Karena hari ini, riset saja tidak cukup. Ia harus memberikan dampak. Ya mau tak mau, akhirnya development ini saya masukkan.  Jadi seperti apa risetnya? Langsung saja baca naskahnya dan didiskusikan. https://e-journal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/10201