Lihat lebih jernih RUU APP
Saya melihat akan adanya gerakan yang ingin membawa semangat positifisasi hukum islam. Dan jika memang demikian adanya, maka yang jadi masalah adalah bahwa ketika menjadi UU nanti, UU Anti Pornografi dan Pornoaksi pasti akan mengikat semua orang.
Bukankah ini merupakan pemaksaan hukum islam atas yang lainnya?
dalam alQuran sendiri disebutkan "Laa ikraaha fid diin" tak ada paksaan dalam beragama.
Semestinya mereka melihat dan berkaca pada perilaku Nabi Muhammad.
Ketika nabi mengadakan kesepahaman dengan masyarakat Yatsrib (Madinah) dengan piagam Madinah, di dalam piagam itu dinyatakan bahwa mereka yang beragama Yahudi (ada sekitar 6 suku) dipersilahkan menjalankan ajarannya, demikian juga yang islam. Dan bagi kaum yahudi dijalankan hukum yahudi.
Seharusnya, janganlah UU tersebut dijadikan jalan bagi Hukum islam. Indonesia adalah negara majemuk, di dalamnya ada beberapa golongan dan suku yang masing-masing berbeda dalam menakar batas pornografi. Sekedar contoh, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Papua yang hingga kini masih mengenakan koteka dan bagi yang wanita (maaf) dadannya terbuka. apaka mereka akan dipenjara. Sementara nilai yang mereka pahami tidak menilai bahwa apa yang dilakukan itu melanggar etika (norma) yang karenanya harus dikenakan sanksi.
Karenanya, bagi para wakil rakyat, mengutip ungkapan gus dur "jangan tergesa-gesa". Bukankah yang tergesa-gesa itu jalannya setan? demikian hadits Nabi.
Ane Emnas
Santri Pesantren Walisongo Semarang
Saya melihat akan adanya gerakan yang ingin membawa semangat positifisasi hukum islam. Dan jika memang demikian adanya, maka yang jadi masalah adalah bahwa ketika menjadi UU nanti, UU Anti Pornografi dan Pornoaksi pasti akan mengikat semua orang.
Bukankah ini merupakan pemaksaan hukum islam atas yang lainnya?
dalam alQuran sendiri disebutkan "Laa ikraaha fid diin" tak ada paksaan dalam beragama.
Semestinya mereka melihat dan berkaca pada perilaku Nabi Muhammad.
Ketika nabi mengadakan kesepahaman dengan masyarakat Yatsrib (Madinah) dengan piagam Madinah, di dalam piagam itu dinyatakan bahwa mereka yang beragama Yahudi (ada sekitar 6 suku) dipersilahkan menjalankan ajarannya, demikian juga yang islam. Dan bagi kaum yahudi dijalankan hukum yahudi.
Seharusnya, janganlah UU tersebut dijadikan jalan bagi Hukum islam. Indonesia adalah negara majemuk, di dalamnya ada beberapa golongan dan suku yang masing-masing berbeda dalam menakar batas pornografi. Sekedar contoh, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Papua yang hingga kini masih mengenakan koteka dan bagi yang wanita (maaf) dadannya terbuka. apaka mereka akan dipenjara. Sementara nilai yang mereka pahami tidak menilai bahwa apa yang dilakukan itu melanggar etika (norma) yang karenanya harus dikenakan sanksi.
Karenanya, bagi para wakil rakyat, mengutip ungkapan gus dur "jangan tergesa-gesa". Bukankah yang tergesa-gesa itu jalannya setan? demikian hadits Nabi.
Ane Emnas
Santri Pesantren Walisongo Semarang
Comments