Skip to main content

Frans Magnis-Suseno

“Ideologi Harus Sesuai Hukum dan Nilai Setempat”

Ketika agama berubah menjadi —meminjam ungkapan Gus Dur—aspirasi, maka yang tampil ke muka adalah wajah garang agama. Wajah itu dipenuhi jerawat dan bisul kepentingan-kepentingan yang pastinya bukan-agama—profan. Ini jelas menjadi problem. Bagaimana menyikapinya? Berikut wawancara eksklusif elsapage.com dengan Frans Magnis-Suseno, Rektor STF Driyarkara di Teater Utan Kayu Jakarta Timur, 17/03/08, 21.54 WIB seusai diskusi “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” dalam rangka ulang tahun Jaringan Islam Liberal (JIL) Ke-7.

Belakangan ini, mulai marak apa yang disebut Ideologi Islam Transnasional. Sebagai seorang Nasionalis dan Pancasilais, apa pendapat Romo?
Bagi saya, Islam terutama sebagai sebuah agama, sudah tentu memiliki sifat transnasional. Kalau sebagai ideologi, tentu ada unsur-unsur yang non-agama. Sebab itu, tentu ia harus menyesuaikan diri dengan ideologi-ideoogi, dan terutama dengan sistem hukum dan sistem nilai yang berlaku di tempat masing-masing.
Jadi, universalitas Islam itu ada dalam sisi keagamaannya. Sedang Islam sebagai ideologi perjuangan itu OK, asal sesuai dengan sistem nilai dan sistem hukum masing-masing tempat.

Kemarin ada kekhawatiran, seperti kata Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi bahwa Ideologi Islam Transnasional itu mengancam NKRI dan Pancasila. Benarkah demikian?
Ya. Kemungkinan itu ada, tergantung bagaimana ideologi-ideologi itu. Saya tidak mau masuk (dalam perdebatan itu, red). Ideologi Transnasional secara sah dapat dipakai dalam sebuah tempat bila sesuai dengan sistem hukum dan nilai. Kalau tidak sesuai, —Pak Hasyim yang menilai— ya tidak bisa. Tapi itu tidak otomatis. Dan tidak berlaku pada agama (apapun, red) sebagai agama (religion).

Harus ada penyesuaian?
Ya. Ideologi apapun harus sesuai dengan sistem hukum dan sistem nilai di masing-masing tempat. Itu belaku bagi semua ideologi, kecuali dalam akseptasi moral.

Bagaimana ukuran kesesuaiannya?
Itu kata lain untuk mengatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus sepenuhnya dihormati.

Wawancara untuk Buletin at-Taharuriyah edisi X, silahkan klik www.elsapage.com

Comments

Popular posts from this blog

Perbedaan Mukallaf dan Baligh dalam Fikih Islam

Terdapat dua istilah yang seringkali disebut tatkala membincang subjek hukum dalam fikih, yakni mukalaf dan baligh. Kedua istilah ini seringkali dianggap memiliki satu makna yang sama dan bisa saling substitusi. Terkadang seseorang menyebut mukalaf padahal yang dimaksud adalah balig. Ada pula orang lain yang menyebut kata baligh, padahal yang ia maksud adalah mukallaf.

Hal yang cukup menggembirakan adalah, pengetahuan masyarakat tentang baligh sudah cukup baik. Warga di kampung kami, misalnya, umumnya memahami baligh sebagai orang yang sudah dewasa. Pengertian ini tidak salah dan sudah mendekati kebenaran. Dalam pandangan fikih, secara tegas baligh adalah kondisi di mana seseorang sudah mencapai usia dewasa secara biologis.

Titik tekan dalam fikih ini adalah kedewasaan secara biologis yang lazimnya ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi secara sempurna. Kesempurnaan ini bisa dilihat dari beberapa tanda fisik dan psikis. Bagi perempuan, ovarium sudah bisa memproduksi sel telur da…

Doa Memulai Pengajian Al-Quran, Ilahana Yassir Lana

Berikut ini adalah doa yang biasa dibaca sebelum memulai mengaji al-Quran. 

Ilaahana yassir lanaa umuuronaaa 2 x
Min diininaaa wa dun-yaanaaa 2 x
Yaa fattaahu yaa aliim 2 x
Iftah quluubanaa 'alaa tilaawatil qur'aan 2 x
Waftah quluubanaa alaa ta'allumil 'uluum 2x

Ringkasan Hasil-hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang

بسم الله الرحمن الرحيم
A. KOMISI BAHTSUL MASA`IL DINIYAH WAQI’IYYAH
1. Hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan.Pertanyaan:
1) Bagaimana status hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif?
2) Bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut?
3) Bagaimana hukum tidak menaati pemimpin yang tidak menepati janji?
Jawaban:
1) Status janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan/pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dalam istilah Fiqh, ada yang masuk dalam kategori al-wa’du (memberikan harapan baik) dan ada yang masuk dalam kategori al-‘ahdu (memberi komitmen).
Adapun hukumnya diperinci sebagai berikut:
Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana pemerintah, sedang ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya mubah (boleh).
Sebaliknya, jika ia menduga kuat t…