Skip to main content

Mengomeli Presiden





Gus Dur yang kala itu menjabat Presiden, orang nomor satu di negeri ini bisa bersikap rendah hati dan sabar saat dimarahi dan dibentak oleh seorang istri protokoler Istana.

“Bapak nggak pernah merasa tinggi hati, misalnya gini, kan ada tuh Kepala Protokol Istana dia cerita. Bapak pernah telepon dia jam 04.00 WIB pagi. Kan Bapak memang sudah bangun jam segitu, jam 05.00 WIB bapak itu mulai terima tamu sambil jalan kaki dan bapak itu suka mendadak ingin ketemu siapa hari itu dan biasanya telepon protokol,” ucap Inayah mengawali cerita.


Saat itu memang Kepala Protokol baru pulang malam. Gus Dur lalu menelepon menggunakan nomor ajudannya pukul 04.00 WIB pagi. Kebetulan yang menganggat telepon istri Kepala Protokol.

“Jadi pas di layar HP muncul nama ajudan kan. Diangkat sama istrinya dengan nada tinggi “Siapa inih?”

“Abdurrahman,” jawab Gus Dur.

“Mau ngapain!” tanya istri protokol dengan nada tinggi.

“Mau bicara sama Pak Wahyu ada?” jawab Gus Dur dengan logat Jawanya.

“Nggak ada! Tidur Pak Wahyu! Jam segini kok masih telepon aja,” katanya sambil memutus sambungan telepon. Lalu Gus Dur menelepon kembali.

“Siapa ini?” tanyanya.

“Abdurrahman,” jawaban yang sama diucapkan Gus Dur.

“Heh nggak tahu apa jam segini, ini waktunya orang tidur. Kalau perlu besok pagi aja, ganggu orang tidur!” lalu telepon ditutup.

Suara istri protokol yang keras itu membuat suaminya terbangun. Si suami lalu bertanya. “Siapa Mah?”

“Nggak tahu tuh Abdurrahman,” jawab si istri dengan nada kesal.
Lalu si suami melihat layar di HP, kaget bukan main saat dia tahu bahwa yang menelepon tadi ternyata Presiden.

“Mahhhh… itu Presiden!”.

Istrinya tak kalah kaget dan langsung lemas. “Haaaaaah! Gimana Pak saya ngomelin Presiden?”

Lalu setelah insiden itu, Ketua Protokoler Istana itu meminta maaf. Gus Dur tidak marah, dia hanya tertawa saja.

Inilah pentingnya seorang pemimpin yang pemaaf, humoris, bukan pemarah.

Ila hadrati Gus Dur
Al-Fatihah...

Comments

Popular posts from this blog

Perbedaan Mukallaf dan Baligh dalam Fikih Islam

Terdapat dua istilah yang seringkali disebut tatkala membincang subjek hukum dalam fikih, yakni mukalaf dan baligh. Kedua istilah ini seringkali dianggap memiliki satu makna yang sama dan bisa saling substitusi. Terkadang seseorang menyebut mukalaf padahal yang dimaksud adalah balig. Ada pula orang lain yang menyebut kata baligh, padahal yang ia maksud adalah mukallaf.

Hal yang cukup menggembirakan adalah, pengetahuan masyarakat tentang baligh sudah cukup baik. Warga di kampung kami, misalnya, umumnya memahami baligh sebagai orang yang sudah dewasa. Pengertian ini tidak salah dan sudah mendekati kebenaran. Dalam pandangan fikih, secara tegas baligh adalah kondisi di mana seseorang sudah mencapai usia dewasa secara biologis.

Titik tekan dalam fikih ini adalah kedewasaan secara biologis yang lazimnya ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi secara sempurna. Kesempurnaan ini bisa dilihat dari beberapa tanda fisik dan psikis. Bagi perempuan, ovarium sudah bisa memproduksi sel telur da…

Doa Memulai Pengajian Al-Quran, Ilahana Yassir Lana

Berikut ini adalah doa yang biasa dibaca sebelum memulai mengaji al-Quran. 

Ilaahana yassir lanaa umuuronaaa 2 x
Min diininaaa wa dun-yaanaaa 2 x
Yaa fattaahu yaa aliim 2 x
Iftah quluubanaa 'alaa tilaawatil qur'aan 2 x
Waftah quluubanaa alaa ta'allumil 'uluum 2x

Ringkasan Hasil-hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang

بسم الله الرحمن الرحيم
A. KOMISI BAHTSUL MASA`IL DINIYAH WAQI’IYYAH
1. Hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan.Pertanyaan:
1) Bagaimana status hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif?
2) Bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut?
3) Bagaimana hukum tidak menaati pemimpin yang tidak menepati janji?
Jawaban:
1) Status janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan/pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dalam istilah Fiqh, ada yang masuk dalam kategori al-wa’du (memberikan harapan baik) dan ada yang masuk dalam kategori al-‘ahdu (memberi komitmen).
Adapun hukumnya diperinci sebagai berikut:
Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana pemerintah, sedang ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya mubah (boleh).
Sebaliknya, jika ia menduga kuat t…