Skip to main content

Pra-syarat New Normal



New Normal adalah pelonggaran PSBB di mana kita bisa kembali beraktivitas di luar dengan prosedur keselamatan yang ketat. Alasannya karena Covid tidak mungkin hilang dalam waktu dekat dan kita harus ubat-ubet agar bisa ngliwet.

Namun demikian, new normal memiliki beberapa pra-syarat. Kalau pra-syarat ini tidak terpenuhi, maka new normal hanya akan menimbulkan risiko yang jauh lebih dalam dibanding PSBB. 

Apa saja pra-syaratnya?

1. Virus sudah terpetakan secara jelas ada di mana saja. Peta ini membantu kita bisa beraktivitas di mana saja. Mana area yang rawan dan mana area yang hijau. Tanpa pemetaan itu, kita hanya akan hidup dalam was-was terus-menerus. Satu hal yang penting dicatat, melonggarkan PSBB berpotensi memperluas area was-was.

2. Penyebaran virus sudah terkendali. Kalau jumlah penularan makin meningkat, pelonggaran PSBB hanya akan menambah jumlah penularan baru. Sayangnya, hingga saat ini jumlah penularan baru makin meningkat. Coverage virus pun makin meluas. Pelonggaran PSBB berpotensi meluaskan dan meningkatkan penularan.

3. Fasilitas kesehatan harus benar-benar siap. Berapa banyak RS yang siap menerima pasien covid? Berapa jumlah kamar isolasi covid dibanding jumlah penduduk di satu daerah? Berapa jumlah ventilator dibanding jumlah penduduk? Ventilator dan kamar tidur tadi ada di RS mana saja dan berapa jumlahnya? Berapa maksimal daya dukung faskes dan nakes jika sewaktu-waktu ada ledakan covid di daerah tsb?

4. Penegakan hukum terhadap protokol Covid harus tegas dan jelas. Berapa aparat yang disediakan untuk memastikan protokol covid tsb dipatuhi? Apa sanksi bagi mereka yang melanggar protokol? Bagaimana proses penegakannya? Semua harus jelas dan clear. Apakah ada pengecualian atau tidak? Teknis eksklusinya bagaimana? Jangan seperti kemarin: dilarang mudik tapi semua moda transportasi diperbolehkan beroperasi normal.
 

Nah, sekarang kita cek di sekitar kita saja. Apakah 4 poin tadi sudah terpenuhi atau belum? Kalau sudah siap, ya alhamdulillah. Siap menjalani new normal.

Tapi kalau 4 poin ini belum terpenuhi, apa mau maksa pakai new normal? Serius, pakai herd immunity yang akan menyebabkan jutaan nyawa jadi taruhan?

Comments

Popular posts from this blog

Perbedaan Mukallaf dan Baligh dalam Fikih Islam

Terdapat dua istilah yang seringkali disebut tatkala membincang subjek hukum dalam fikih, yakni mukalaf dan baligh. Kedua istilah ini seringkali dianggap memiliki satu makna yang sama dan bisa saling substitusi. Terkadang seseorang menyebut mukalaf padahal yang dimaksud adalah balig. Ada pula orang lain yang menyebut kata baligh, padahal yang ia maksud adalah mukallaf.

Hal yang cukup menggembirakan adalah, pengetahuan masyarakat tentang baligh sudah cukup baik. Warga di kampung kami, misalnya, umumnya memahami baligh sebagai orang yang sudah dewasa. Pengertian ini tidak salah dan sudah mendekati kebenaran. Dalam pandangan fikih, secara tegas baligh adalah kondisi di mana seseorang sudah mencapai usia dewasa secara biologis.

Titik tekan dalam fikih ini adalah kedewasaan secara biologis yang lazimnya ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi secara sempurna. Kesempurnaan ini bisa dilihat dari beberapa tanda fisik dan psikis. Bagi perempuan, ovarium sudah bisa memproduksi sel telur da…

Doa Memulai Pengajian Al-Quran, Ilahana Yassir Lana

Berikut ini adalah doa yang biasa dibaca sebelum memulai mengaji al-Quran. 

Ilaahana yassir lanaa umuuronaaa 2 x
Min diininaaa wa dun-yaanaaa 2 x
Yaa fattaahu yaa aliim 2 x
Iftah quluubanaa 'alaa tilaawatil qur'aan 2 x
Waftah quluubanaa alaa ta'allumil 'uluum 2x

Ringkasan Hasil-hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang

بسم الله الرحمن الرحيم
A. KOMISI BAHTSUL MASA`IL DINIYAH WAQI’IYYAH
1. Hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan.Pertanyaan:
1) Bagaimana status hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif?
2) Bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut?
3) Bagaimana hukum tidak menaati pemimpin yang tidak menepati janji?
Jawaban:
1) Status janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan/pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dalam istilah Fiqh, ada yang masuk dalam kategori al-wa’du (memberikan harapan baik) dan ada yang masuk dalam kategori al-‘ahdu (memberi komitmen).
Adapun hukumnya diperinci sebagai berikut:
Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana pemerintah, sedang ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya mubah (boleh).
Sebaliknya, jika ia menduga kuat t…