Skip to main content

PEMBLOKIRAN SITUS RADIKAL



Pemerintah (1) vs Pro-Situs (5)
Pemerintah (1)
Pemerintah berhasil memblok situs yang ditengarai mendukung gerakan radikal Islam dan mendukung ISIS. Masyarakat yang selama ini gelisah cukup puas namun sekaligus was-was.
Pro situs (1)
Kalangan pro-situs radikal berhasil menggoreng wacana yang berkembang, dari "pemblokiran situs radikal" menuju "pemblokiran situs Islam." Hasilnya, meski lamat-lamat muncul wacana bahwa pemerintah anti-Islam. Dan tampaknya isu ini akan terus digoreng karena kemripik.
Pro-situs (2)
Meskipun tidak sepakat dengan konten status radikal, kalangan kelas tengah kritis tidak setuju dengan pemblokiran media tanpa adanya mekanisme yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kelas tengah kritis ini khawatir kebijakan pemerintah semacam ini bisa saja menimpa situs-situs kesayangan mereka yang kritis-kritis itu. Pro-situs radikal mendapat teman di sini untuk menggugat kebijakan pemerintah.
Pro-situs (3)
Hanya dengan beberapa trik sederhana, situs-situs yang diblokir itu kembali bisa diakses dengan lancar. Trik-trik ini dibagikan di berbagai jejaring, grup WA, Line, atau BBM. Beberapa hari belakangan, sejumlah situs tersebut bisa diakses kembali, bahkan melalui ISP Indie Home (Speedy) milik BUMN yang bernama Telkom.
Pro-Situs (4)
Karena terus-menerus disebut, maka brand awareness situs-situs yang diblokir tersebut makin meroket. Ketika akses terhadap situs tersebut kembali terbuka, situs-situs ini makin populer dan nangkring di top 300-an situs di Indonesia. Alih-alih mematikan, pemblokiran (yang hanya sementara) justru menjadi wahana promosi bagi situs-situs tersebut. Saya yang tidak pernah mengakses situs tersebut jadi merasa perlu mencoba hanya karena ingin tahu apakah bisa diakses atau tidak. Dan ternyata beberapa bisa diakses. hehe
Pro-Situs (5)
Dalam medan pertempuran, situs-situs tersebut adalah senjata. AK 47 boleh kehabisan peluru, tapi masih ada bayonet. Bayonet bisa patah, tetapi masih ada belati. Belati bisa terpental, tetapi masih ada batu. Begitu seterusnya. Memblokir situs memang bisa menghalangi akses terhadap konten tertentu, tetapi tidak menyentuh jantung persoalan, dan bahkan justru menimbulkan persoalan baru yang panjang.

Catatan penting
Cara bermain pemerintah kurang canggih dan tidak cantik. Komunikasinya belepotan di sana-sini. Padahal kebijakan ini dieksekusi oleh kementerian komunikasi. Pemerintah harus belajar banyak dengan kasus ini.

Comments

Popular posts from this blog

Perbedaan Mukallaf dan Baligh dalam Fikih Islam

Terdapat dua istilah yang seringkali disebut tatkala membincang subjek hukum dalam fikih, yakni mukalaf dan baligh. Kedua istilah ini seringkali dianggap memiliki satu makna yang sama dan bisa saling substitusi. Terkadang seseorang menyebut mukalaf padahal yang dimaksud adalah balig. Ada pula orang lain yang menyebut kata baligh, padahal yang ia maksud adalah mukallaf.

Hal yang cukup menggembirakan adalah, pengetahuan masyarakat tentang baligh sudah cukup baik. Warga di kampung kami, misalnya, umumnya memahami baligh sebagai orang yang sudah dewasa. Pengertian ini tidak salah dan sudah mendekati kebenaran. Dalam pandangan fikih, secara tegas baligh adalah kondisi di mana seseorang sudah mencapai usia dewasa secara biologis.

Titik tekan dalam fikih ini adalah kedewasaan secara biologis yang lazimnya ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi secara sempurna. Kesempurnaan ini bisa dilihat dari beberapa tanda fisik dan psikis. Bagi perempuan, ovarium sudah bisa memproduksi sel telur da…

Doa Memulai Pengajian Al-Quran, Ilahana Yassir Lana

Berikut ini adalah doa yang biasa dibaca sebelum memulai mengaji al-Quran. 

Ilaahana yassir lanaa umuuronaaa 2 x
Min diininaaa wa dun-yaanaaa 2 x
Yaa fattaahu yaa aliim 2 x
Iftah quluubanaa 'alaa tilaawatil qur'aan 2 x
Waftah quluubanaa alaa ta'allumil 'uluum 2x

Ringkasan Hasil-hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang

بسم الله الرحمن الرحيم
A. KOMISI BAHTSUL MASA`IL DINIYAH WAQI’IYYAH
1. Hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan.Pertanyaan:
1) Bagaimana status hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif?
2) Bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut?
3) Bagaimana hukum tidak menaati pemimpin yang tidak menepati janji?
Jawaban:
1) Status janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan/pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dalam istilah Fiqh, ada yang masuk dalam kategori al-wa’du (memberikan harapan baik) dan ada yang masuk dalam kategori al-‘ahdu (memberi komitmen).
Adapun hukumnya diperinci sebagai berikut:
Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana pemerintah, sedang ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya mubah (boleh).
Sebaliknya, jika ia menduga kuat t…