Tugas Esai Kelas Fikih (24 Maret 16) (Updated)

Note!

Tanggal 31 Maret 2016 Ujian Tengah Semester (UTS).

Tidak ada presentasi kelompok.

UTS bisa berupa kuis berantai, ujian lisan, atau ujian tertulis.

Kelas A (Submit 31 Maret 16)
1. Perbedaan antara salat berjamaah dalam salat Jumat dengan salat berjamaah selain salat Jumat.
2. Ketentuan makmum masbuq dalam salat Jumat.
3. Perempuan menjadi imam bagi makmum laki-laki.
4. Jarak antara imam dan makmum dalam salat jamaah.
5. Jarak minimal diperbolehkan qasar salat.
6. Musafir yang qasar tidak boleh bermakmum pada imam mukim, mengapa?
7. "Ahli" dalam salat Jumat (ahliyah al-jumuah).
8. Syarat sah khutbah Jumat.
9. Mendengarkan khutbah jumat di luar area masjid.
10. Mengqadha salat ied, apakah bisa?

Kelas B (Submit 31 Maret 16)
1. Syarat sah salat qasar.
2. Syarat sah jamak taqdim.
3. Syarat sah jamak ta’khir.
4. Urutan salat dalam jamak taqdim dan ta’khir, bolehkah diacak?
5. Beda musafir, mukim, dan mustawthin dalam salat Jumat.
6. Perkantoran menyelenggarakan salat Jumat, apakah sah?
7. Hukum bacaan muazin (bilal) sebelum khatib naik ke mimbar dan di antara 2 khutbah.
8. Perbedaan salat gerhana bulan dan matahari.
9. Hukum perempuan melaksanakan salat Jumat.
10. Azan dua dalam Salat Jumat.

Kelas C (Submit 31 Maret 16)
1. Syarat wajib salat Jumat.
2. Salat qabliyah Jumat.
3. Hukum dan posisi khutbah dalam salat gerhana dan ied.
4. Syarat sah salat Jumat.
5. Ketentuan jumlah peserta dalam salat Jumat.
6. Kesunahan sebelum salat Jumat.
7. Satu kampung ada lebih dari satu salat Jumat.
8. Takbir mursal dan takbir muqayyad.
9. Rukun khutbah Jumat.
10. Tongkat bagi muazin dan khatib Jumat.

Catatan

1. Upayakan referensi dari kitab kuning, bukan dari internet.

2. Cantumkan referensi yang dikutip di akhir tulisan.

3. Tulisan langsung menukik ke persoalan, tak perlu intro yang bertele-tele.

4. Jika ada yang perlu ditanyakan, hubungi dosen pengampu via SMS, telepon, email, atau WA.

Comments

Perbedaan Mukallaf dan Baligh dalam Fikih Islam

Terdapat dua istilah yang seringkali disebut tatkala membincang subjek hukum dalam fikih, yakni mukalaf dan baligh. Kedua istilah ini seringkali dianggap memiliki satu makna yang sama dan bisa saling substitusi. Terkadang seseorang menyebut mukalaf padahal yang dimaksud adalah balig. Ada pula orang lain yang menyebut kata baligh, padahal yang ia maksud adalah mukallaf.

Hal yang cukup menggembirakan adalah, pengetahuan masyarakat tentang baligh sudah cukup baik. Warga di kampung kami, misalnya, umumnya memahami baligh sebagai orang yang sudah dewasa. Pengertian ini tidak salah dan sudah mendekati kebenaran. Dalam pandangan fikih, secara tegas baligh adalah kondisi di mana seseorang sudah mencapai usia dewasa secara biologis.

Titik tekan dalam fikih ini adalah kedewasaan secara biologis yang lazimnya ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi secara sempurna. Kesempurnaan ini bisa dilihat dari beberapa tanda fisik dan psikis. Bagi perempuan, ovarium sudah bisa memproduksi sel telur da…

Doa Memulai Pengajian Al-Quran, Ilahana Yassir Lana

Berikut ini adalah doa yang biasa dibaca sebelum memulai mengaji al-Quran.

Ilaahana yassir lanaa umuuronaaa 2 x
Min diininaaa wa dun-yaanaaa 2 x
Yaa fattaahu yaa aliim 2 x
Iftah quluubanaa 'alaa tilaawatil qur'aan 2 x
Waftah quluubanaa alaa ta'allumil 'uluum 2x

Ringkasan Hasil-hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang

بسم الله الرحمن الرحيم
A. KOMISI BAHTSUL MASA`IL DINIYAH WAQI’IYYAH
1. Hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan.Pertanyaan:
1) Bagaimana status hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif?
2) Bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut?
3) Bagaimana hukum tidak menaati pemimpin yang tidak menepati janji?
Jawaban:
1) Status janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan/pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dalam istilah Fiqh, ada yang masuk dalam kategori al-wa’du (memberikan harapan baik) dan ada yang masuk dalam kategori al-‘ahdu (memberi komitmen).
Adapun hukumnya diperinci sebagai berikut:
Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana pemerintah, sedang ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya mubah (boleh).
Sebaliknya, jika ia menduga kuat t…

seberang kata

Search This Blog